Pembahasan Singkat Tentang Kaitan Hukum Monopoli Dalam Perdagangan

Iklim perdagangan yang berkembang pesat merupakan berkah sendiri bagi banyak pihak. Para pengusaha, konsumen, pemerintahan, penduduk sipil dan secara universal bisa jadi indikator kemakmuran suatu negara. Agar terjadi keadaan pasar yang berimbang, harus ada sebuah kesepakatan bersama mengenai aturan dalam roda-roda mekanisme pasar. Ada hukum dan aturan yang secara resmi dinaungi oleh pihak yang berwenang dalam membuat kebijakan sistem mekanisme pasar. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya penguasaan pasar yang berat sebelah, atau terjadi pembentukan monopoli pasar oleh satu pihak tertentu yang mengakibatkan keadaan pasar tidak bisa bertumbuh kembang. Pemerintahan suatu negara sudah membuat aturan tertentu mengenai kaitan hukum monopoli dalam perdagangan, supaya ada regulasi yang jelas dan dapat dijalankan bersama-sama sebagai suatu kesadaran kewajiban demi terciptanya kestabilan ekonomi dan perdagangan.

kaitan hukum monopoli dalam perdagangan
Pembahasan Singkat Tentang Kaitan Hukum Monopoli Dalam Perdagangan

Untuk bisa menelusuri kaitan hukum monopoli dalam perdagangan, hendaknya kita pelajari dulu istilah-istilah tentang monopoli, dan perdagangan. Monopoli memiliki akar bahasa yang berasal dari bahasa Yunani yaitu monos dan polien. Masing-masing kata tersebut memiliki arti: monos yaitu satu sedangkan polien yaitu penjual. Berdasarkan pendekatan kata tersebut, monopoli bisa diartikan yaitu sebuah lembaga dagang yang tunggal, atau penjualan tunggal. Pengertian monopoli yaitu suatu penguasaan tertentu dalam suatu bidang sehingga menjadi satu-satunya pihak yang menguasai hal tersebut secara mutlak. Sedangkan istilah pasar monopoli memiliki arti yaitu suatu keadaan pasar yang hanya terdapat satu penjual tunggal yang bisa menentukan harga sesuai dengan keinginan tunggal.

Ciri-ciri monopoli dalam perdagangan :

  1. Penguasaan perdagangan dalam pasar hanya dikuasai oleh satu pihak
  2. Produk yang ditawarkan merupakan produk khusus sehingga sulit dicari padanannya untuk dijadikan sebagai pengganti.
  3. Harga produk dapat ditentukan oleh sebagian pihak yang menguasai pasar.
  4. Tidak ada perusahaan lain yang bisa memasuki pasar.

Untuk memahami lebih lanjut tentang kaitan hukum monopoli dalam perdagangan, di bawah ini dicantumkan tentang perangkat hukum yang telah disusun; yakni merujuk ke dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang membahas tentang monopoli dan persaingan dagang tidak sehat. Beberapa yang akan diatur dalam undang-undang tersebut yaitu

  1. Membahas seputar hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan kriteria serta perumusan istilah dan konsep dasar yang digunakan dalam perdagangan. Hal-hal yang dibahas meliputi penjelasan tentang monopoli, praktik monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, posisi yang mendominasi, pemilik usaha, kompetisi yang tidak wajar, konspirasi pasar, pasar bersangkutan, struktur pasar, perilaku pasar, pangsa pasar, harga pasar, konsumen, barang, jasa, komisi, pengawas persaingan usaha, pengadilan negeri.
  2. Membahas seputar kerangka politik anti monopoli, persaingan tidak sehat, dan tujuan pembentukan undang-undang.
  3. Membahas tentang kegiatan perjanjian yang dilarang dalam perdagangan, seperti oligopoli, penetapan harga, oligopsoni, kartel, pembagian wilayah pasar, pemboikotan, dan sebagainya. Hal ini tercantum dalam pasal 4 sampai pasal 16.
  4. Membahas tentang kegiatan yang dilarang dalam perdagangan, seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan pasar. Hal ini tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 22.
  5. Membahas posisi dominan yang dilarang, yaitu jabatan rangkap, pemilikan saham, penggabungan-peleburan-pengambilalihan. Hal ini dibahas dalam pasal 25 sampai pasal 29.
  6. Membahas tugas, fungsi, dan susunan komisi pengawasan persaingan usaha yang tercantum dalam pasal 30 sampai 37.
  7. Membahas seputar penanganan perkara persaingan usaha, yang dibahas dalam pasal 38 sampai pasal 46.
  8. Membahas tentang sanksi kepada pelanggar ketentuan undang-undang. Tercantum dalam pasal 47 sampai pasal 49.
  9. Membahas tentang pengecualian ketentuan monopoli dan undang-undang atas beberapa badan usaha yang ditentukan oleh negara. Tercantum dalam pasal 50 sampai pasal 51.
  10. Membahas tentang pelaksanaan, peralihan, dan ketentuan atas undang-undang kepada pelaku usaha.  Hal ini dibahas dalam pasal 52 sampai pasal 53.

Demikianlah undang-undang yang membahas tentang kaitan hukum monopoli dalam perdagangan. Perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa monopoli yang diperbolehkan oleh kesepakatan undang-undang yaitu,

  1. Monopoli by law, yaitu monopoli oleh negara untuk mengelola sumber daya yang menjadi hajat hidup orang banyak.
  2. Monopoli by license, yaitu monopoli atas nama hak paten kekayaan intelektual.
  3. Monopoli by nature, yaitu monopoli yang terbentuk alami karena faktor alam dan lingkungan.

Ketiga jenis monopoli tersebut diperbolehkan karena dianggap penting untuk menjamin kebutuhan kepentingan masyarakat. Ketiga jenis monopoli tersebut tidak akan berdampak negatif pada keadaan pasar.

Submit Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *